Unjuk rasa  yang dilakukan ratusan guru yang tergabung dalam Forum Pegawai Honorer Murni (FPHM) Kabupaten Kuningan, Senin (5/1), kemarin, seolah menambah catatan panjang persoalan yang sampai sekarang tidak kunjung selesai.  

Betapa tidak, unjuk rasa yang sama  itu sebenarnya sering dilakukan oleh forum pegawai honorer yang beranggotakan lebih dari 3000.itu,  bahkan telah melakukan dialog dengan Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, pada akhir masa jabatan 2003-2008.

Padahal, awalnya mereka hanya menuntut keberadaannya diakui oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, dengan legalitas surat tugas dari pemegang kebijakan dalam hal ini Bupati Kuningan.

Hal itu diduga akibat tidak ada kesepahaman antara pihak dinas pendidikan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, BKD mengacu kepada peraturan daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pegawai Tidak Tetap (PTT), selain itu juga  surat edaran bupati tahun 2004 tentang tidak ada  penerimaan tenaga honorer di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sementara, Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan sendiri menerapkan hal yang bertolak belakang dengan peraturan tersebut.

Tak heran, dengan diberikannya sertifikat guru kepada umumnya  guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kuningan, menambah kecemburuan bagi guru honorer.

Mereka menilai pemkab Kuningan tidak adil, karena guru honorer memiliki hak yang sama sebagaimana dalam peraturan pemerintah bahwa sertifikasi guru tidak hanya berlaku bagi guru yang berstatus PNS saja, melainkan guru non PNS.

Yang disesalkan mereka (guru honorer), telah menerima janji dari oknum kepala sekolah dan Kepala UPTD SD/MI yang menyanggupi akan mengeluarkan surat tugas serta diangkat menjadi pegawai tidak tetap (PTT).

Seperti dituturkan Wati, salah seorang guru honorer yang ikut unjuk rasa kemarin, dia menyatakan, banyak guru honorer di Kuningan yang telah dimintai  sejumlah uang oleh beberapa oknum kepala sekolah, Kepala UPTD SD/MI,  dengan janji akan diberikan surat tugas dan diangkat statusnya menjadi PTT. (BC-99)